Upaya Mengembangkan Aksi HAM di Tingkat Desa

Pada Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) dan Penyusunan Aksi HAM di Jakarta, 26 September 2017, hadir dua orang pembicara. Pertama Direktur Kerjasama HAM Arry Ardanta Sigit mewakili Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kedua Bagus Marcel dari Biro Perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Dalam paparannya, Direktur Kerjasama HAM Kemenkumham menyebutkan 4 sasaran utama Rencana Aksi HAM 2018-2019, yaitu peningkatan pemenuhan hak perempuan, hak anak, hak penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat. Selain itu ada isu toleransi antar agama dan isu sengketa lahan di kawasan transmigrasi.

Menurut Arry, Forum Universal Periodic Review (UPR) dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi, diantaranya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan daerah terpencil dan pembangunan sarana-prasarana dengan mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar seperti sarana dan prasarana pendidikan, rumah, sanitasi, air minum, listrik, dan jaminan sosial. Fokus pembangunan tersebut di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua.

Ada amanah dari UU No 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, untuk penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda berdasarkan ketentuan pasal 43 ayat 2. Undang-undang tersebut juga mengatur Unit Layanan Disabilitas oleh Pemerintah Daerah, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas serta pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemda.

Sedangkan Bagus memaparkan perkembangan Aksi HAM 2017 dan Rancangan Aksi 2018-2019 dari Kemendes PDTT. RAN-HAM Kemendes PDTT ini disusun dalam rangka mendukung peningkatan desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri serta pengentasan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pada tahap awal, implementasi RAN HAM ditandai dengan terbentuknya “Program Implementasi Unit” (PIU), tersusunnya program pelaksanaan dan teknis, penetapan Lokasi Desa dalam Pengembangan serta penyediaan fasilitasi e-learning (desa belajar) dan penggunaan portal e-dagang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selanjutnya dilakukan penyebarluasan informasi tentang keberadaan program “Desa Berani Aktif” melalui sosialisasi ke sejumlah daerah/desa yang menjadi target program selanjutnya Pada tahap berikutnya, penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan yang difokuskan pada pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diharapkan dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di kawasan perdesaan.

Setelah berjalan semua, barulah dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan-kegiatan pengembangan usaha BUMDesa. Rancangan aksi 2018 diantaranya Gerakan Desa Inklusi, serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung percepatan pembangunan Papua, penyediaan perumahan layak, air bersih dan sanitasi.  

Menanggapi pertanyaan, bagaimana bila target 1.200 BUM Desa 2017 tidak tercapai? Bagus menyatakan, bisa dilanjutkan pada 2018, termasuk bila diperlukan dengan target yang lebih diperluas jumlahnya.

*****

Tulis tanggapan anda: